Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

21 Des 2017, 16:53
Sutedjo Lemsaneg
SMS Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Yth.pak jokowi/pak ahok sy ingin mmberikn msukan utk mngatasi kmacetn di jkt : 1.mobil2 besar (tronton/truk/mbl box/pngangkut brg) tdk boleh berops di jkt mu-lai jam 05.00 s/d jam 22.00 kcuali hr sabtu

12 Apr 2016, 14:41
Gina Mayang
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Hari ini saya mendatangi Kemenag untuk melakukan legalisir buku Nikah.
sebelumnya dokumen saya sudah di legalisir oleh KUA Keluarahan tempat mengeluarkan buku tersebut, akan tetapi dikarenakan legalisir dilakukan tahun lalu (dan saya baru bisa ke Kemenag hari ini), dokumen tersebut ditolak dengan alasan tidak valid lagi. Dan saya diminta untuk kembali ke KUA tmp pengeluaran buku untuk mengulang proses.

Saya sudah menjelaskan bahwa KUA tersebut berada diluar kota, sehingga proses cukup menyulitkan saya. Saya juga menyampaikan bahwa: Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya (cmiiw), sehingga seharusnya walaupun dokumen saya dilegalisir tahun lalu tidak menyebabkan dokumen tsb tidak lagi Sah/Valid.
akan tetapi dokumen saya tetap di tolak dengan alasan TIDAK VALID.

saya sangan kecewa dengan pelayanan yang buruk dan tidak solutif seperti ini dan info ini tidak dijelaskan dimanaoun terkait validity legalisir dokumen ini

12 Apr 2016, 10:45
Febriani Tarlesno Tjhia
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Yth Pemprov DKI Jakarta. Perkenalkanlah Saya, Febriani Tarlesno dari Margono~Surya and Partners selaku kuasa hukum dari Bapak Djoko Santoso, warga Tanjung Duren UItara 9 RT.001/03 kecamatan grogol pertamburan, jakarta barat. Saya ingin melaporkan bahwa rumah klien kami hampir roboh karena rumah yang berada di sebelah klien kami beralih fungsi menjadi tempat kos-kosan di Jalan Tj. Duren Utara 9/9 RT 001/03 milik Sdr. Gunardi Setiawan yang tidak memiliki izin membangun bangunan (IMB) dan izin Gangguan/ HO dan Sdr. Gunardi alias Alex telah merenovasi rumahnya menjadi tempat kost tiga setengah (3 ½ ) lantai padahal pada waktu itu di daerah tersebut hanya diperuntukan untuk 2 lantai, sehingga berakibat kerusakan pondasi Klien Kami menjadi amblas dan mengalami penurunan struktur tanah pada rumah klien saya. Kerusakan yang terjadi pada rumah klien Kami sejak tahun 2007, dan kami telah melakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan baik musyawarah dengan Sdr. Gunardi alias Alex maupun telah melaporkan hal ini kepada RT, RW, Lurah, Kecamatan, Suku Dinas P2B Kecamatan Gropet, Walikota, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Barat dengan Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Barat yang sekarang menjadi Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Barat dan Bapak Gubernur DKI Jakarta dan telah meminta agar dilakukan penyegelan dan penutupan, dan sudah pernah dikeluarkan surat peringatan, penyegelan dan perintah bongkar tersebut yaitu : 1. Pada tanggal 22 Agustus 2006, P2B pernah memberikan SP4 No. 992/SP4/JB/2006 ; 2. Pada tanggal 25 Agustus 2006 memberikan Surat Penyegelan No: 992/Sp/JB/2006; 3. Pada tanggal 5 September 2006, memberikan Surat Perintah Bongkar No 992/SPB/JB/2006; 4. Pada tahun 2007, memberikan Surat Perintah Bongkar; 5. Pada tanggal 14 Desember 2011, pernah memberikan Surat Perintah Bongkar No. 6238/1.758.1 oleh Walikota yang pada intinya untuk melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan milik Bpk. Alex dan apabila tidak dilakukan dalam jangka watu yang ditentukan dalam jangka waktu 3x24 jam maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Penertiban Terpadu untuk melakukan pembongkaran tersebut. Bahwa akan tetapi, tidak adanya pembongkaran yang terjadi setelah diberikan Surat Peringatan, Surat Penyegelan dan Surat Perintah Bongkar (Lampiran) beberapa kali oleh Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, Kami bertemu dengan Bapak Sidik selaku Pihak dari Dinas Perumahan Walikota Jakarta Barat untuk mengecek kembali tentang Perijinan Tempat Usaha Kost milik Bpk. Alex ternyata dari tahun 2007 hingga November 2014, Bpk. Alex belum memiliki izin dalam penyelenggaraan tempat usaha rumah kost, akan tetapi yang sangat membingungkan adalah “Bagaimana bisa Kepala Suku Dinas Perumahan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dapat mengeluarkan Izin Rumah Kost sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 21 Desember 2010 dan 8 Desember 2014, apabila tidak mendapat persetujuan dari tetangganya yaitu Klien Kami???” Di dalam surat perihal Penjelasan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Penataan Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat No: 219/1/785, tertanggal 23 Maret 2015 (terlampir), Bpk. Alex bersedia mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Kost, tetapi sampai dengan sekarang, Bpk Alex belum bisa memperlihatkan IMB Rumah Kost kepada Kami. Padahal Bpk. Alex membuat rumah tersebut menjadi Kost-kostan sejak tahun 2007, Jadi telah 9 (sembilan) tahun, Bpk. Alex menuai untung dari kost-kostan nya tersebut, dan tidak memperdulikan tetangganya akibat dari penurunan struktural tanah Klien Kami yang diakibatkan renovasi dari rumah Bpk. Alex. Sampai pada akhirnya setelah Rapat yang kesekian kali, Kami bertemu Suku Dinas Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 20 Januari 2016 dan 8 April 2016, Kami membahas masalah ini dengan Sudin Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat dan PTSP Jakarta Barat yang menjelaskan hanya akan mengawasi proses teknis ini sampai dengan izin kostnya habis pada tanggal 20 Desember 2016 dan mengenai ketiadaan UUG dalam Izin Rumah Kost, Sudin Penataan Kota Administrasi Jakarta Barat mengatakan tidak dapat diintervensi karena menjadi topoksi yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan yang terdahulu dan dalam hal ini kami juga membahas mengenai IMB yang dimiliki oleh Bpk. Alex yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sejak tahun 2005 dan tidak mempunyai itikad baik untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Kost sampai dengan sekarang. Dengan adanya pertemuan terakhir pada tanggal 8 April 2016, Kami tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari Dinas Terkait yang akan membantu kami menyelesaikan permasalahan kami yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan cenderung mengatakan bahwa itu bukan topoksi atau bukan kewenangan mereka untuk mengambil keputusan terhadap keputusan dari Dinas terkait yang terdahulu dan peraturan yang berlaku dahulu. Saat ini Kami telah mencoba berbagai macam usaha, tetapi tidak ada tindak lanjut sama sekali dari Pemerintahan selama 9 (sembilan) tahun. Tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari tindakan tersebut diatas. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada Bapak Basuki Tjahaja Purnama untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah berlangsung sudah sangat lama ini. Regards, Febriani Tarlesno. Terima Kasih

11 Apr 2016, 15:58
62851XXXX
SMS Ditutup oleh Admin

Kami mohon sebaiknya puskesmas buka 24 jam karena selama ini banyak orang sakit berobat ditolak puskesmas alasan antrian tutup jam 12 siang. Ke rumah sakit ditolak alasan tidak ada rujukan bagaimana BPJS tolong Bapak Presiden

11 Apr 2016, 13:29
Dewi Utami Lestari Dewi Utami Lestari
Website Ditutup oleh Admin

Keluhan tentang permohanan Notaris sebagai pembuat akta koperasi.

Pada tanggal 22 Januari 2016 saya telah mengirimkan berkas-berkas untuk melengkapi persyaratan permohonan notaris sebagai pembuat akta koperasi ke kementerian koperasi deputi kelembagaan koperasi dan ukm jalan rasuna said kav 3-4 jakarta selatan.

Saya telah terdaftar dalam situs NPAK. tetapi sampai dengan detik ini saya belum menerima SK saya sebagai notaris pembuat akta koperasi dari kementerian koperasi dan UKM. saya telah melakukan konfirmasi melalui telpon ke kementerian koperasi dan ukm (021) 52992722 dimana sebenarnya telah di proses.

Sebagai bukti untuk laporan ini, saya lampirkan bukti pengiriman pos dan bukti terdaftar dalam situs NPAK.

11 Apr 2016, 11:55
Ayub Suparto
Website Ditanggapi oleh Pelapor

surat keputusan tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

Pada tanggal 2 Februari 2016 sudah mengajukan permohonan SK NPAK melalui online sesuai ketentuan yang berlaku, juga sudah melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana yang berlaku (terlampir pada surat permohonan), yang saya tujukan ke Asisten deputi bidang organisasi dan badan hukum koperasi dan UKM sampai sekarang belum ada tanggapan dan informasi apapun terkait permohonan saya tersebut


demikian dapat dilaporkan.

terima kasih

AYUB SUPARTO, S.H M.Kn

9 Apr 2016, 13:30
Memed Surya
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta.
Saya mau melaporkan kepada Instansi Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat. Terkait pembangunan rumah berlantai 3 yang terletak di Jalan Tubagus Angke, Gang Sama Rasa Buntu, RT..006/005, Jakarta Barat.
1. Bangunan tersebut tidak ada Papan IMB
2. Pernah ada tulisan DISEGEL ( hanya 1 hari besok sdh dicopot)
3. Bangunan tersebut tetap berjalan hingga saat ini.
4. Jalan masuk ke bangunan rumah tersebut seharusnya tidak di Gg. Sama Rasa Buntu RT. 006/005, tapi di RT.005/005.
Saya mohon Laporan ini agar dapat di tindak lanjutin sesuai aturan dan peraturan yang berlaku agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

9 Apr 2016, 10:04
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Berapa tahun masa kerja pns yang diijinkan studi di lingkungan kementerian kesehatan? Terdapat perbedaan informasi antara website ropeg dan PMK 28 thn 2015. Peraturan mana yang sekarang masih berlaku dan dijadikan landasan hukum? Bila memang ada peraturan yang baru mohon agar segera disosialisasikan ke unit utama yang lain agar tidak mempersulit dan menghambat kemajuan pegawainya. Kalau perlu dipublikasikan secara terbuka.

8 Apr 2016, 21:47
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Bagaimana cara dokter pns mengajukan ijin belajar pendidikan dokter spesialis dengan biaya sendiri? Berapa tahun masa kerja pns yang diperbolehkan untuk mengajukan ijin belajar? apakah harus menunggu antrian seniornya lulus tes dulu baru boleh mengajukan? kalau seniornya sudah beberapa kali tes tapi tidak lulus bagaimana? sampai kapan harus menunggu antrian?

8 Apr 2016, 08:59
62813XXXX
SMS Ditutup oleh Admin

Pada hari Jumat, 8 April 2016, pukul 8:45 pagi di Kecamatan Mandalajati, salah satu petugas merokok di ruang pelayanan. Hal ini sangat disayangkan mengingat kantor pelayanan Kecamatan merupakan ruang publik yang juga terdapat anak-anak, dan petugas seharusnya dapat memberikan contoh dalam mewujudkan B

STATISTIK LAPORAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo quos nostrum esse iure, accusantium quae aut similique vitae doloremque, debitis laboriosam adipisci nihil, qui. Quisquam maxime obcaecati aperiam, eaque nam.

STATISTIK INSTANSI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo quos nostrum esse iure, accusantium quae aut similique vitae doloremque, debitis laboriosam adipisci nihil, qui. Quisquam maxime obcaecati aperiam, eaque nam.

Load More